Berita

BPBD Gelar Apel Pagi Deklarasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM

KAJEN – Hari ini, Senin (10/02/2020) pelaksanaan apel pagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan diikuti oleh seluruh ASN dan Satgas PB seperti biasanya. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap pegawai selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggungjawab bagi setiap ASN maupun Satgas PB di lingkungan kantor BPBD Kabupaten Pekalongan.

Pada apel pagi ini juga dilaksanakan penandatanganan “Dukungan atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPBD Kabupaten Pekalongan”. Penandatanganan dukungan dilakukan oleh seluruh ASN BPBD Kabupaten Pekalongan baik pejabat struktural maupun staf. Penandatanganan dimulai oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan (Budi Rahardjo, AP), diikuti Sekretaris (Moegiwinarsih, SE), Kasi Kedaruratan dan Logistik (Wido Santiko, SH), Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (M. Ali, S.KM, M. Kes (Epid), Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Agus Suharsanto, ST), serta para staf kantor BPBD Kabupaten Pekalongan.

Sebelumnya, pada tanggal 15 Januari 2020 bertempat di ruang Aula Kantor BPBD Kabupaten Pekalongan juga telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat struktural dan staf di lingkungan kantor BPBD Kabupaten Pekalongan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Rahardjo, AP selaku pembina apel selanjutnya membacakan sambutan Bupati Pekalongan.

SAMBUTAN BUPATI PEKALONGAN
PADA ACARA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN DEKLARASI PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

10 FEBRUARI 2020

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat :
Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Yang kami hormati :
– Para Pejabat Struktural dan Fungsional;
– Para Staf di Lingkungan OPD Kabupaten Pekalongan, yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, dalam keadaaan sehat wal afiat.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala OPD beserta seluruh jajarannya, atas terselenggaranya kegiatan ini, karena dengan diadakannya kegiatan ini telah menunjukkan komitmen kita bersama dalam upaya membangun budaya integritas guna terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah, terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan

hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk percepatan pencapain indikator utama tersebut adalah dengan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Deklarasi dan Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan bagian penting dari kegiatan reformasi birokrasi sebagai titik awal dan bagian dari upaya membangun budaya integritas.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Guna mendorong Instansi Pemerintah dalam membagun Zona Integritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui beberapa tahapan dalam pembangunan zona integritas. Oleh karena itu nantinya akan ditetapkan beberapa OPD sebagai pilot project untuk diusulkan sebagai WBK/WBBM.

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
Disamping itu pula untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat Pemerintah Daerah dan melalui tahapan yang meliputi beberapa komponen penilaian.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya berpesan kepada Pimpinan OPD beserta seluruh jajarannya, untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja Saudara melalui :
1. Pelaksanaan Manajemen Perubahan, antara lain dengan membangun komitmen membangun integritas, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
2. Panataan Tata Laksana, antara lain meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, serta keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM, antara lain dengan meningkatkan disiplin dan profesionalisme SDM Aparatur.
4. Penguatan akuntabilitas, antara lain dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas / pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
5. Penguatan Pengawasan, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), Pengendalian Gratifikasi, dan membuka kanal-kanal pengaduan masyarakat, serta penyampaian LHKPN/LHKASN.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain dengan penerapan SOP dan standar pelayanan, membangun budaya pelayanan prima serta melakukan survey kepuasan masyarakat.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 ini bermanfaat bagi kita semua guna mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI, SH, M.Si

Lebih lanjut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Rahardjo, AP dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa kita sebagai abdi negara dan pemerintah harus dapat menjaga integritas, kedisiplinan dan profesionalisme sebagai ASN yang siap melayani dan mendukung atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dideklarasikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close